"Sebagai partai pendukung pemerintah, kami ingin mengingatkan kepada janji-janji kampanyenya Pak Jokowi. Seperti kita ketahui, kondisi ekonomi kita itu, saat ini sangat membutuhkan tindakan nyata pemerintah, dalam bentuk keberpihakan dalam bentuk kepada rakyat kecil," kata Andreas dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).
Sebagai catatan, kini menurut Andreas rakyat kecil atau yang masuk katagori miskin di Indonesia, angkanya saat ini mencapai 27,7 Juta orang. Pemerintah sendiri, melalui program yang dijalankan hanya bisa mensubsidi 300 ribu per kepala keluarga setiap bulannya.
Sehingga dapat dibayangkan membengkaknya pengeluaran negara bila 300 ribu itu dinaikkan menjadi 500 ribu per bulan lantaran pemerintah tak bisa menjaga stabilitas pangan nasional.
"Jadi kuncinya ada di pengendalian harga pangan, bahan pokok, karena 60 persen pengeluaran mereka itu untuk pangan, jadi dalam kondisi sekarang ini maka multak sekali pemerintah menjaga stabilitas harga pangan," kata Legislator asal PDIP tersebut.
Namun amat disayangkan, justru yang bermasalah saat ini adalah stabilitas pangan nasional. Karena itu, menurut Andreas, pemerintahan Jokowi-JK perlu mencontoh penanganan krisis ekonomi tahun 1998, dimana saat itu, pemerintahan BJ Habibi langsung menggenjot sektor pertanian dalam negeri, sehingga naiknya dollar tak berimbas tajam ke jantung masyarakat.
"Itu kalau tidak dikendalikan, yg menyangkut perut, itu yang berbahaya," imbuhnya. (trbn)
